Loading Event
Workshop Memahami Aspek Legal dan Aspek Akuntansi Skema-Skema Kerjasama Bisnis Terkait Aset BUMN

Workshop : Memahami Aspek Legal dan Aspek Akuntansi Skema-Skema Kerjasama Bisnis Terkait Aset BUMN

Pembahasan Penerapan Permen BUMN No. Per-04/MBU/09/2017 dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Terkait

Kementerian BUMN telah memberlakukan Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-04/MBU/09/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama (Permen BUMN No.Per-04/MBU/09/2017) yang berlaku efektif pada tanggal 14 Agustus 2017. Permen BUMN No.Per-04/MBU/09/2017 adalah peraturan yang sangat komplit terkait pemilihan mitra, tata cara memilih mitra kerja sama dan lain-lain. Aturan ini harus diperhatikan oleh setiap BUMN dalam menyusun SOP kerja sama bisnis terkait aset BUMN.

Beberapa skema pemberdayaan aset tetap BUMN diatur dalam Permen BUMN No.Per-13/MBU/09/2014 tentang, ” Pedoman Pendayagunaan Aset Tetap Badan Usaha Milik Negara” (Permen BUMN No.Per-13/MBU/09/2014) seperti Kerja Sama Operasi (KSO), Kerja Sama Usaha (KSU), Bangun Guna Serah (BGS), Bangun Serah Guna (BSG), sewa, pinjam pakai dan lain-lain. Namun Permen BUMN No.Per-13/MBU/09/2014 telah digantikan oleh Permen BUMN No.Per-04/MBU/09/2017. Bagaimanakah implikasinya terhadap kerja sama bisnis yang melibatkan aset tetap BUMN?

Disamping itu, Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah memberlakukan PSAK 66, ”Pengaturan Bersama” yang efektif berlaku per 1 Januari 2015 dan ISAK 16, ”Perjanjian Konsesi Jasa” yang telah efektif berlaku sejak 1 Januari 2012. Penerapan kedua aturan akuntansi keuangan tersebut tentu harus juga memperhatikan perubahan peraturan perundang-undangan terkait kerja sama aset tetap BUMN dan pertanahan.

Untuk itu, kami mengundang para praktisi keuangan dan manajemen aset untuk mengikuti pelatihan terkait dengan hal tersebut, dengan sesi-sesi sebagai berikut:

  • Sesi I: Implikasi pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-04/MBU/09/2017 tentang Pedoman Kerja Sama dan permasalahan seputar aspek legal skema BGS, BSG, KSO, KSU, sewa dan Pinjam Pakai,
  • Sesi II: Beberapa permasalahan seputar kerja sama yang melibatkan objek hak atas tanah dengan skema BGS, BSG, KSO, KSU, sewa dan Pinjam Pakai,
  • Sesi III: Pencatatan KSO, KSU, BGS, BSG dan perjanjian konsesi berdasarkan PSAK 66, ISAK 16 dan PSAK terkait lainnya.
  • Sesi IV: Permasalahan akuntansi keuangan terkait kerja sama bisnis BUMN dengan skema BGS, BSG, KSO, KSU, sewa dan Pinjam Pakai dan permasalahan akuntansi keuangan terkait hak atas tanah sebagai objek kerja sama.

Detail Kegiatan

Narasumber: Marisi P. Purba, S.E., M.H., Ak, CA, ACPA

Waktu pelaksanaan: 31 Agustus 2018

Penyelenggara: IAI Jabar

Biaya pendaftaran:

  • Rp 1.100.000,- per peserta (non anggota IAI)
  • Rp 900.000,- per peserta, (anggota IAI)
  • Rp 950.000,- per peserta (apabila peserta 3 orang atau lebih dari institusi/lembaga/ yang sama).

Untuk informasi kegiatan lebih lengkap, klik tombol dibawah ini untuk menghubungi panitia melalui WhatsApp atau SMS:

Formulir Pendaftaran

  • Tuliskan beserta gelar untuk pembuatan sertifikat