Anggaran Dasar

ANGGARAN DASAR

IKATAN AKUNTAN INDONESIA

TAHUN 2010

 

MUKADIMAH

Bahwa Pembanungan Nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adl dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasia dan UUD 1945, maka adalah kewajiban bagi setiap warga Negara Indonesia untuk berdharma bakti sesuai dengan profesi dan keahlian masing-masing dalam Pembangunan Nasional tersebut.

Bahwa Pembinaan dan pengembangan profesi akuntan akan meningkatkan pengabdian profesi ini dalam Pembangunan Nasional yang pada hakekatnya adalah Pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya dan Pembangunan Masyarakat Indonesia.

Bahwa dalam rangka pembinaan tersebut perlu adanya wadah yang mewakili profesi akuntan secara keseluruhan, menetapkan standar kualitas, mengambangkan dan menegakkan kode etik, memelihara martabat dan kehormatan, membina moral dan integritas yang tinggi, menciptakan kepercayaan atas hasil kerja akuntan, dan wadah untuk komunikasi, konsultasi, koordinasi serta usaha-usaha bersama lain yang diperlukan.

Menyadari akan hal-hal tersebut di atas, maka dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa para akkuntan Indonesia bersatu dalam wadah organisasi yang berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

 

BAB I

NAMA, KEDUDUKAN, DAN WAKTU 

Pasal 1

  1. Organisasi ini bernama Ikatan Akuntan Indonesia (The Indonesian Institute of Accountants) disingkat IAI.
  2. Pusat Organisasi IAI berkedudukan di ibu kota Republik Indonesia.
  3. IAI didirikan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 201957 untuk waktu yang ditentukan.

     

BAB II

STATUS DAN KEDAULATAN

Pasal 2

IAI adalah organisasi profeesi ada pada anggota dan dilaksanakan sepenuhnya dalam Kongres.

 

BAB III

AZAS DAN SIFAT

Pasal 4

IAI berazaskan Pancasila dan berdasarkan UUD 1945.

Pasal 5

IAI bersifat bebas dan tidak terikat pada perkumpulan apapun.

BAB IV

VISI DAN MISI

Pasal 6

Visi IAI

Visi IAI adalah menjadi organisasi profesi terdepan dalam pengembangan pengetahuan dan praktek akuntansi, manajemen bisnis dan public, yang berorientasi pada etika dan tanggungjawab social, serta lingkungan hidup dalam perspektif nasional dan internasional.

 

Pasal 7

Misi IAI

Misi IAI adalah:

a. Memelihara integritas, komitmen, dan kompetensi anggota dalam pengembangan manajemen bisnis dan public yang berorientasi pada etika, tanggung-jawab, dan lingkungan hidup;
b. Mengembangkan pengetahuan dan praktek bisnis, keuangan, atestasi, non-atestasi, dan akuntansi bagi masyarakat; dan
c. Berpartisipasi aktif di dalam mewujudkan good governance melalui upaya organisasi yang sah dan dalam perspektif nasional dan internasional.

 

BAB V

MAKSUD, TUJUAN, DAN FUNGSI

 Pasal 8

1. IAI bermaksud menghimpun potensi akntan Indonesia untuk menjadi penggerak pembangunan nasional dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. IAI bertujuan mengembangkan dan mendayagunakan potensi akuntan Indonesia sehingga terbentuk suatu cipta dan karya akuntan Indonesia untuk didharmabaktikan bagi kepentingan bangsa dan Negara.
3. IAI berfungsi sebagai wadah komunikasi yang menjembatani berbagai latar belakang untuk menjalin kerjasama yang bersifat sinergi secara serasi, seimbang, dan selaras.

 BAB VI

KODE ETIK DAN STANDAR PROFESI

Pasal 9

Kode Etik

1. Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia adalah aturan perilaku, etika akuntan dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya.
2. Kode Etik IAI meliputi:

  1.  Prinsip etika akuntan;
  2. Aturan etika akuntan; dan
  3. Interpretasi aturan etika akuntan.
3. Kode Etik IAI dirumuskan oleh Badan yang khusus dibentuk untuk bertujuan tersebut oleh Dewan Pengurus Nasional.
4. Kode Etik IAI mengikat seluruh anggota IAI.

 

Pasal 10

Standar Profesi

1. Standar Profesi IAI dirumuskan dan disahkan oleh Badan yang khusus dibentuk tujuan tersebut oleh Dewan Pengurus nasional.
2. Dewan Pengurus Nasional dapat menyerahkan mandate perumusan, pengembangan dan pengesahan Standar Profesi ke Asosiasi yang ditunjuk.
3. Dewan Pengurus Nasional dapat meminta kembali mandate yang diberikan ke Asosiasi jika terbukti Asosiasi tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.

 

BAB VII

KEANGGOTAAN

 Pasal 11

1. Anggota IAI terdiri dari:

  1. Anggota biasa;
  2. Anggota luar biasa; dan
  3. c.       Anggota kehormatan.
2. Anggota biasa terdiri dari Perseorangan dan Asosiasi.
3. Ketentuan mengenai keanggotaan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

BAB VIII

Pasal 12

1. Dewan Pengurus Nasional IAI adalah struktur kepengurusan di tingkat Nasional.
2. Dewan Pengurus Nasional dapat membentuk Badan atau lembaga yang bertugas membantu Dewan Pengurus Nasional.
3. Dewan Pengurus Nasional:

a. Mengorganisasikan dan membawahi badan dan alat Kelengkapan Kepengurusan, Kompartemen dan Pengurus IAI Wilayah;
b. Melakukan koordinasi dengan asosiasi.

 

4. Penjelasan dan ketentuan mengenai struktur organisasi dan alat kelengkapan kepengurusan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

Pasal 13

1. Pengurus Wilayah adalah struktur organisasi IAI di tingkat Daerah.
2. Pengurus Wilayah mengorganisasikan seluruh anggota di wilayah kerjanya.

 

Pasal 14

Kompartemen IAI mengorganisasikan anggota berdasarkan klasifikasi latar belakang tugas dan bidang pengabdiannya.

 

Pasal 15

Mekanisme dan susunan organisasi IAI diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

BAB IX

KEPENGURuSAN

 Pasal 16

1. Pengurus IAI disebut Dewan Pengurus Nasional yang dipilih dan dasahkan melalui Kongres.
2. Pengurus IAI Wilayah disebut Pengurus Wilayah yang dipilih dan disahkan memlalui rapat anggota serta dikukuhkan oleh Dewan Pengurus Nasional.
3. Pengurus IAI Wilayah disebut Pengurus Kompartemen yang dipilih dan disahkan melalui rapat anggota kompartemen yang bersangkutan dan dikukuhkan oleh Dewan Pengurus Nasional.
4. Susunan dan wewenang pengurus diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

BAB X

BADAN-BADAN DAN ALAT KELENGKAPAN KEPENGURUSAN

 Pasal 17

1. Badan-badan terdiri dari:

a. Dewan Standar Profesi
b. Dewan Konsultatif Standar;
c. Dewan Penguji Ujian Sertifikasi;
d. Komite Etika; dan
e. Badan Khusus.

 

2. Alat kelengkapan kepengurusan adalah manajemen eksekutif.
3. Penjelasan dan ketentuan mengenai Badan-badan dan alat kelengkapan kepengurusan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

BAB XI

MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

 Pasal 18

1. Permusyawaratan IAI terdiri dari:

a. Kongres;
b. Kongres Luar Biasa;
c. Rapat Anggota; dan
d. Rapat Anggota Luar Biasa.

 

2. Rapat-rapat terdiri dari:

a. Rapat kerja yang meliputi;

i. Rapat Kerja Nasional; dan
ii. Rapat kerja Wilayah
b. Rapat Pengurus.

 

BAB XII

KEUANGAN

Pasal 19

1. Sumber keuangan organisasi berasal dari:

a. Uang pangkal;
b. Iuran anggota;
c. Usaha lain yang sah, sejalan, dan selaras dengan maksud dan tujuan organisasi serta peraturan perundangan yang berlakku; dan
d. Sumbangan yang tidak berikat.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai keuangan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

BAB XIII

PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 20

IAI hanya dapat dibubarkan melalui kongres atau kongres luar biasa yang diselenggarakan khusus untuk itu.

 

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

 Pasal 21

Pengaturan lebih lanjut Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

Pasal 22

Anggaran Rumah Tangga memuat ketentuan yang sejalan dan selaras dengan bunyi dan jiwa Anggaran Dasar.

 

Pasal 23

Anggraran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Leave a Comment