Anggaran Rumah Tangga

ANGGARAN RUMAH TANGGA

IKATAN AKUNTAN INDONESIA

TAHUN 2010

 

BAB I

UMUM

Pasal 1

Anggaran Rumah Tangga ini merupakan penjabaran Anggaran Dasar IAI

 

BAB II

KEANGGOTAAN DAN PERSYARATAN

Pasal 2

1. Anggota Biasa IAI adalah Perseorangan dan Asosiasi yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan mengikat dirinya dengan organisasi IAI.
2. Ketentuan selanjutnya mengenai prosedur keanggotaan diatur dalam Peraturan Organisasi.

 

Pasal 3

1. Anggota Biasa adalah:

a. Perseorangan yang memiliki register akuntan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau Anggota asosiasi profesi Negara lain yang telah memiliki perjanjian saling mengakui keanggotaan dengan IAI.
b. Asosiasi yang mengikat dirinya menjadi anggota IAI yang disetujui oleh DPN setelah memenuhi persyaratan berikut:

1) Dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2) Berskala Nasional
3) Mempunyai anggota minimal 100 orang.
4) Aktivitas anggotanya relevan dengan bidang profesi akuntansi.
5) Mempunyai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan kode etik.
6) Mempunyai Komite Penegakan Disiplin Anggota.
7) Berkedudukan di Ibukota Negara.

 

 

2. Anggota Luar Biasa adalah:

a. Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi yang belum memiliki register akuntan dan belum lulus ujian sertifikasi keanggotaan IAI.
b. Anggota Perusahaan adalah perusahaan pengguna jasa profesi akuntan.
c. Anggota Junior adalah mahasiswa strata 1 jurusan akuntansi.
4. Susunan dan wewenang pengurus diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

3. Anggota Kehormatan adalah warga Negara Indonesia yang telah berjasa bagi perkembangan profesi akuntan di Indonesia.

 

Pasal 4

1. Setiap Anggota Biasa berhak:

a. Memperoleh perlakuan yang sama dari organisasi;
b. Mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul dan atau saran serta mengajukan pertanyaan baik secara lisan maupun tertulis;
c. Memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti kegiatan dan pendidikan dari organisasi;
d. Mendapatkan pembelaan dan perlindungan secara bertangguna jawab;
e. Mengajukan banding apabila berkeberatan atas sanksi yang dikenakan;
f. Setiap anggota biasa Perseorangan mempunyai hak memilih dan dipilih;
g. Setiap anggota biasa Asosiasi mempunyai hak suara proporsional untuk memilih yaitu setiap 50 anggota asosiasi mempunyai hak satu suara.

 

2. Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul, saran atau pertanyaan baik lisan maupun tertulis kepada Pengurus, mengikuti semua kegiatan organisasi, tetapi tidak mempunyai hak memilih dan dipilih menjadi Pengurus.

 

Pasal 5

Kewajiban Anggota

Setiap Anggota berkewajiban:

1. Menjunjung tinggi nama, citra, dan kehormatan organisasi;
2. Menaati dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, Standar Profesi, serta semua peraturan dan keputusan organisasi yang berlaku;
3. Bekerjasama dengan sesama anggota yang lain;
4. Melaksanakan tugas yang dipercayakan organisasi;
5. Memelihara dan meningkatkan kompetensi.
6. Membayar iuran dan kewajiban keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Mengembangkan organisasi dan menyampaikan Laporan Kegiatan minimal 1 kali dalam setahun khusus asosiasi dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

 

Pasal 6

1. Setiap anggota berakhir keanggotaannya apabila:

a. Meninggal dunia;
b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri; atau
c. Diberhentikan karena membuat kesalahan yang merugikan organisasi yaitu melanggar ketentuan organisasi.

 

2. Setiap anggota yang akan diberhentikan berhak melakukan pembelaan.
3. Tata cara pelaksanaan pemberhentian keanggotaan diatur labih lanjut dalam Peraturan Organisasi tentang Keanggotaan, Disiplin, dan Sanksi.

Pasal 7

1. Setiap anggota berhak mendapatkan kartu tanda anggota IAI sesuai status keanggotaannya.
2. Bentuk dan tata cara penggunaan kartu anggota diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 8

1. Setiap anggota perseorangan wajib memelihara kompetensinya dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang relevan.
2. Setiap Asosiasi wajib menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi anggotanya.
3. Ketentuan lebih lanjut tentang pendidikan dan pelatihan bagi anggota diatur dalam Peraturan Organisasi.

 

Pasal 9

Sanksi

1. Setiap anggota dapat dikenai sanksi sebagai berikut:
a. Peringatan tertulis;
b. Berkewajiban mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) bagi anggota perseorangan;
c. Denda administratif;
d. Pembekuan sementara sebagai anggota; atau
e. Pemberhentian tetap sebagai anggota.

2. Pengenaan sanksi di atas dilakukan dengan memperhatikan berat ringannya kesalahan Anggota dan tidak harus ditetapkan secara berurutan; dan

3. Anggota dapat dikenakan sanksi lebih dari satu jenis.

4. Pengenaan sanksi dilakukan oleh Dewan Pengurus nasional, Komite Penegakkan Disiplin Anggota, atau Majelis Kehormatan sesuai wewenang dan tugas masing-masing.

5. Sebelum sanksi diterapkan, anggota yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dan dapat didampingi oleh sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang anggota IAI sebagai pembela.

 

BAB III

STATUS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS

 

Pasal 10

Dewan Pengurus Nasional

1. Dewan Pengurus Nasional yang selanjutnya disingkat DPN merupakan lembaga eksekutif tertinggi IAI yang bersifat kolektif dan kolegial dengan anggota yang terdiri dari 15 (lima belas) orang yang dipilih oleh Kongres dan ex officio Pimpinan Kompartemen/Asosiasi.
2. DPN dipimpin seorang Ketua yang dipilih oleh Kongres berdasarkan suara terbanyak.
3. DPN dipilih dan ditetapkan oleh kongres untuk masa bakti 4 (empat) tahun.
4. DPN berwenang:
a. Membentuk dan mentapkan Badan-bandan sebagaimana yang dimaksud di dalam Anggaran Dasar pasal 17 ayat 1;
b. Membentuk alat kelengkapan kepengurusan berupa manajemen kepengurusan IAI sebagaimana yang dimaksud dalam Anggran Dasar pasal 17 ayat 2;
c. Mewakili IAI di dalam maupun luar pengadilan serta di dalam bentuk perikatan hukum dengan pihak luar;
d. Dalam hal-hal khusus dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada pihak lain untuk mewakili IAI, baik di dalam maupun di luar pengadilan;
e. Mengukuhkan dan mengesahkan Pengurus Kompartemen di tingkat Pusat dan Pengurus Wilayah;
f. Memperhatikan usul dan saran Pengurus Kompartemen, Wilayah dan Asosiasi;
g. Menyetujui atau menolak permohonan keanggotaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
h. Memanggil dan mengklarifikasikan anggota atas kasus atau kegiatan profesi yang diberikannya;
i. Membentuk tim ad-hoc untuk melakukan pemanggilan dan pengklarifikasian sebagaimana disebut ayat 4 huruf h.
j. Mengenakan sanksi kepada anggota.

5. DPN bertanggung jawab:

a. Melaksanakan segala ketentuan yang dihasilkan kongres dan semua keputusan organisasi;
b. Memperhatikan saran, petunjuk, maupun pengarahan dari Dewan Penasehat.
c. Memberikan pertanggungjawaban kepada Kongres.

6. Tata kerja DPN diatur lebih lanjut oleh DPN sendiri di dalam Peraturan Organisasi.

 

Pasal 11

Majelis Kehormatan

1. Majelis Kehormatan yang selanjutnya disingkat MK adalah organisasi peradilan tingkat banding yang bertanggung jawab kepada Kongres.
2. Anggota MK diusulkan dan dipilih oleh Kongres.
3. Anggota MK harus memenuhi syarat memiliki reputasi profesional di bidang akuntansi dan dedikasi pada profesi akuntan yang tinggi, sikap mental yang jujur, dan independen, serta tidak merangkap sebagai anggota Dewan Penasehat, DPN atau Pengurus Wilayah, Pengurus Kompartemen, Dewan Standar Profesi, dan Dewan Konsultatif Standar.
4. Anggota MK berjumlah 7 (tujuh) orang akuntan yang dihormati dari:
a. 3 (tiga) took profesi akuntan;
b. 1 (satu) orang dari Akuntan Manajemen;
c. 1 (satu) orang dari Aknutan Pendidik;
d. 1 (satu) orang dari Akuntan Publik; dan
e. 1 (satu) orang dari Akuntan Sektor Publik.

5. Tata kerja MK ditetapkan oleh MK sendiri setelah mendengar pendapat dari DPN.

6. Masa jabatan MK sama dengan masa jabatan DPN yaitu 4 (tahun).

7. MK mempertanggungjawabkan hasil kerja selama masa jabatannya kepada kongres.

Pasal 12

Penggantian Kepengurusan

1. Anggota Pengurus IAI dapat diganti sebelum masa bakti kepengurusannya berakhir apabila:
a. Meninggal dunia;
b. Mengundurkan diri;
c. Dinilai tidak dapat melaksanakan keputusan Kongres;
d. Melanggar kode etik IAI;
e. Berhalangan tetap (sakit atau dikenai sanksi pidana).

2. Prosedur Penggantian adalah sebagai berikut:

a. Untuk Anggota terpilih sesuai urutan perolehan suara kandidat Pengurus waktu Kongres.
b. Untuk Wakil Kompartemen adalah salah satu pengurus (ketua, sekretaris, bendahara) yang menggantikan sampai menunggu pengganti yang definitif.

3. Jika jumlah Pengurus kurang dari 3 orang, dan tidak ada yang bersedia menggantikan dari urutan kandidat atau dari wakil pengurus Kompartemen, maka harus diadakan Kongres Luar Biasa.

 

Pasal 13

Kompartemen

1. Kompartemen adalah bagian organisasi IAI yang dibentuk berdasarkan bidang kerja anggota untuk meningkatkan profesionalisme, menjalankan kegiatan profesional, dan fungsi ilmiah di dalam suatu bidang kerja.
2. Pembentukan kompartemen diusulkan kepada dan disahkan oleh DPN.
3. Kompartemen dijalankan oleh Pengurus Kompartemen.
4. Pengurus Kompartemen dipilih oleh seorang ketua dan dibantu oleh beberapa pengurus lainnya.
5. Ketua kompartemen dipilih dari dan oleh anggota kompartemen.
6. Pengurus Kompartemen bertugas melaksanakan kegiatan dan fungsi profesional akuntan di bidang kerjanya masing-masing.
7. Pengurus Kompartemen menyusun dan melaksanakan program kerja Kompartemen yang sejalan dan selaras dengan Program Kerja DPN.
8. Pengurus Kompartemen dapat membentuk badan-badan kelengkapan organisasi yang dapat membantu kelancaran tugas Pengurus Kompartemen, selain badan-badan yang telah ditetapkan oleh DPN seperti yang dimaksud pada Anggaran Dasar pasal 17 ayat 1.
9. Tata kerja Pengurus Kompartemen diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

 

Pasal 14

Wilayah

1. Wilayah adalah kelengkapan organisasi yang merupakan perpanjangan tangan DPN dalam menjalankan kegiatan dan fungsi organisasi di daerah-daerah.
2. Pembentukan Wilayah diusulkan kepada dan disahkan oleh DPN.
3. Wilayah yang akan dibentuk, merupakan suatu daerah yang ditentukan berdasarkan kosentrasi anggota.
4. Ketentuan jumlah anggota di suatu daerah yang memenuhi syarat terbentuknya suatu wilayah diatur di dalam Peraturan Organisasi.
5. Nama Wilayah mengikuti nama daerah yang bersangkutan.
6. Tempat kedudukan wilayah ditentukan oleh Pengurus IAI Wilayah yang bersangkutan dengan persetujuan DPN.
7. Pengurus IAI Wilayah adalah lembaga eksekutif tertinggi, yang mengelola wilayah dan bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.
8. Pengurus IAI Wilayah ditentukan oleh rapat Anggota wilayah yang bersangkutan.
9. Masa Jabatan Pengurus IAI Wilayah adalah 4 (empat) tahun.
10. Pengurus IAI Wilayah menjadi koordinator administratif atas perwakilan kompartemen dan asosiasi.
11. Wewenang, tanggungjawab, dan tata cara Wilayah diatur di dalam peraturan organisasi.

 

Pasal 15

Dewan Penasehat

1. Dewan Pensehat yang selanjutnya disingkat DP adalah kelengkapan organisasi yang diangkat dan diberhentikan kongres.
2. Anggota DP terdiri dari tokoh-tokoh yang dihormati dari berbagai kalangan akuntan, atau tokoh-tokoh masyarakat, atau pejabat pemerintah yang berpengaruh serta pemakai jasa akuntan.
3. Jumlah anggota DP disesuaikan dengan kebutuhan.
4, Masa jabatan DP mulai saat ditetapkan sampai berakhirnya masa bakti DPN.
5. Pimpinan DP dipilih dari dan oleh anggota DP.
6. DP berfungsi membantu memelihara martabat dan kehormatan profesi, dan berwenang memberikan saran, nasehat, atau pertimbangan kepada DPN, baik diminta atau tidak.
7. DP bertanggungjawab kepada kongres.

 

Pasal 16

Dewan Standar Profesi

1. Dewan Standar Profesi yang selanjutnya disingkat DSP merupakan badan yang menjadi bagian organisasi IAI yang mempunyai otonomi untuk menyusun dan mengesahkan standar profesi, berikut interpretasinya.
2. DSP meliputi Dewan Standar Akuntansi Keuangan (disingkat DSAK), Dewan Standar Profesi Akuntan Publik (DSPAP), dan Dewan Standar Profesi atau Standar Kompetensi lainnya yang dibentuk oleh DPN dan atau Pengurus Kompartemen.
3. Pembiayaan kegiatan DSP sepenuhnya diupayakan oleh DPN dan atau Pengurus Kompartemen sesuai dengan lingkup bidang kerjanya.
4. Pengawasan atas mekanisme kerja Dewan Standar Profesi dilakukan oleh DPN dan atau Pengurus Kompartemen.
5. Tata kerja DSP diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Organisasi yang dibuat oleh DPN atau Pengurus Kompartemen.

 

Pasal 17

Dewan Konsultatif Standar

1. Dewan Konsultatif Standar yang selanjutnya disingkat DKS merupakan bagian khusus yang menjadi bagian organisasi IAI, untuk memberikan pandangan mengenai arah dan skala prioritas kepada DSP.
2. DKS dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada DPN.
3. DKS berwenang memberikan pandangan-pandangan mengenai arah dan skala prioritas pilihan standar intepretasi yang akan di berlakukan dalam profesi akuntansi di Indonesia.

Pasal 18

Dewan Penguji Ujian Sertifikasi

1. Dewan Penguji Ujian Sertifikasi yang selanjutnya disingkat DP-US merupakan badan khusus yang menjadi bagian organisasi IAI untuk menentukan kebijakan, standar kompetensi dan menjamin kualifikasi profesi anggota melalui aktivitas Ujian Sertifikasi.
2. DP-US dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada DPN.
3. Kewenangan, kenggotaan, dan tata kerja DP-US diatur lebih lanjut oleh DPN dalam Peraturan Organisasi.

 

Pasal 19

Komite Etika

1. Komite Etika yang selanjutnya disingkat KE merupakan badan yang menjadi bagian organisasi IAI dan mempunyai otonomi untuk merumuskan dan mengkodifikasikan Kode Etik Aknutan Indoenesia.
2. Untuk menampung aspirasi KE terdiri dari wakil-wakil kompartemen/asosiasi.
3. Jumlah anggota KE adalah 9 (Sembilan) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang wakil masing-masing Kompartemen/asosiasi dan 1 (satu) orang yang ditunjuk oleh DPN.
4. Tata kerja KE diatur lebih lanjut oleh DPN di dalam Peraturan Organisasi.

 

Pasal 20

Komite Penegakkan Disiplin Anggota

1. Komite Penegakkan Disiplin Anggota adalah kelengkapan organisasi di tingkat Kompartemen yang dipilih dan diangkat serta bertanggung jawab kepada Rapat Anggota Kompartemen.
2. Anggota Komite Penegakkan Disiplin Anggota terdiri dari tokoh-tokoh profesi yang berasal dari kalangan akuntan di Kompartemen lainnya.
3. Anggota kompartemen lainnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 diusulkan oleh kompartemen lain tersebut.
4. Jumlah anggota Komite Penegakkan Disiplin Anggota adalah tujuh orang yang terdiri dari 6 (enam) orang dari kompartemen yang bersangkutan dan satu orang dari kompartemen lainnya.
5 Masa jabatan Komite Penegakkan Disiplin Anggota sama dengan masa jabatan Pengurus Kompartemen.
6. Komite Penegakkan Disiplin Anggota melakukan koordinasi dengan MK yang mekanisme kerjanya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.
7. Anggota yang diadili, berhak memilih sendiri para pembelanya. Jika anggota tersebut tidak bisa mencari para pembelanya sendiri, Komite Penegakkan Disiplin Anggota menunjuk para pembela tersebut untuk kepentingan pembelaan anggota yang bersangkutan.
8.  Wewenang, pertanggungjawaban, dan tata kerja Komite Penegakkan Disiplin anggota diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

 

Pasal 21

Badan Khusus

1. Badan Khusus adalah unit kerja atau unit usaha yang dibentuk secara khusus oleh DPN untuk melaksanakan amanat kongres.
2. Jumlah dan jenis badan khusus disesuaikan dengan kebutuhan.
3. Tata kerja Badan Khusus, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.
4. Kekayaan dan keuangan Badan Khusus dikelola secara terpisah dan dipertanggungjawakan setiap tahun.
5. Badan Khusus yang diputuskan untuk dilikuidasi, kekayaan bersihnya diserahkan ke DPN kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.


Pasal 22

Manajemen Eksekutif

1. Manajemen Eksekutif adalah kelengkapan organisasi IAI yang secara permanen melaksanakan fungsi administratif dan operasional IAI secara keseluruhan dalam rangka mengemban anggota untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen Eksekutif dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif yang diangkat, dikukuhkan dan diberhentikan oleh DPN.
3. Masa jabatan Direktur Eksekutif ditentukan oleh DPN berdasarkan kontrak kerja yang disepakati.
4. Direktur Eksekutif dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan yang diusulkan kepada dan mendapat persetujuan dari DPN.
5. Manajemen Eksekutif berwenang untuk:
a. Membentuk kelengkapan internal organisasinya untuk melaksanakan tugas pokok yang telah ditentukan; dan
b. Melaksanakan kegiatan administratif dan operasional secara keseluruhan untuk kepentingan DPN.

6. Manajemen Eksekutif bertanggung jawab kepada DPN.

7. Tata kerja Manajemen Eksekutif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

 

Pasal 23

Peraturan Organisasi

1. Peraturan Organisasi adalah ketentuan operasional organisasi yang ditetapkan oleh DPN yang berisi ketentuan lebih lanjut dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Peraturan Organisasi bersifat mengikat dan wajib di penuhi oleh seluruh anggota IAI dan oleh karenanya DPN wajib menyampaikannya kepada seluruh anggota IAI melalui media organisasi.

BAB IV

PERMUSYAWARATAN

Pasal 24

Kongres

1. Kongres merupakan pemegang kedaulatan tertinggi organisasi yang diadakan sekali dalam 4 (empat) tahun yang diselenggarakan oleh DPN.
2. Kongres berwenang:
a. Menyempurnakan dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tanggia, garis-garis Besar Haluan Organisasi, dan Program Umum IAI;
b. Menilai laporan pertanggungjawaban DPN tentang amanat yang telah diberikan oleh kongres sebelumnya;
c. Memilih dan mengangkat DPN, DP, dan MK; dan
d. Menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.

3. Untuk keperluan Kongres, DPN dapat membentuk panitia pelaksana Kongres yang bertanggung jawab kepada DPN.

4. Undangan untuk menghadiri Kongres harus diumumkan dalam media masa sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelumnya.

5. Kongres dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota biasa. Apabila sebulan menjelang Kongres, setelah undangan pertama ternyata jumlah anggota biasa yang mendaftar tidak memenuhi kuorum, maka Panitia Pelaksana Kongres mengirimkan undangan kedua. Setelah pengiriman undangan kedua, Kongres dinyatakan sah dengan tidak terikat lagi pada ketentuan kuorum.

6. Pimpinan sidang pleno tetap dalam Kongres terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua dan seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota biasa yang hadir dalam suatu sidang lengkap yang khusus diadakan untuk itu.

7. Sidang pengesahan kuorum, sidang pengesahan acara, sidang pengesahan tata tertib dan sidang pemilihan ketua sidang pleno tetap, dipimpin oleh Pimpinan Sidang Sementara yang ditunjuk oleh DPN.

8.Semua keputusan kongres sedapat mungkin diambil secara musywarah untuk mencapai mufakat. Jika musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 25

Kongres Luar Biasa

1. Kongres Luar Biasa adalah permusyawaratan tertinggi setingkat kongres yang diselenggarakan oleh DPN.
2. Kongres Luar Biasa dapat diadakan:
a. Setiap waktu bila sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota DPN menganggap perlu; dan
b. Dalam waktu 2 (dua) bulan setelah 1.3 (satu pertiga) jumlah anggota biasa mengajukan permintaan kepada DPN.

3.Kongres Luar Biasa mempunyai kewenangan yang sama dengan kongres.

 

Pasal 26

Rapat Anggota

1. Rapat Anggota Wilayah adalah kedaulatan tertinggi organisasi di tingkat Wilayah yang diadakan 4 (empat) tahun sekali dan diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah.
2. Rapat Anggota Kompartemen adalah kedaulatan tertinggi organisasi di tingkat Kompartemen yang diadakan 2 (dua) tahun sekali dan diselenggarakan oleh Pengurus Kompartemen.
3. Rapat Anggota dapat dilaksanakan dan dianggap sah apabila dihadiri oleh setengah jumlah anggota biasa. Jika pada saat pelaksanaan ternyata jumlah yang hadir kurang dari jumlah diatas, maka rapat anggota ditunda selama 1 (satu) jam. Setelah penundaan rapat anggota tidak lagi terikat pada ketentuan kuorum.
4. Rapat Anggota Berwenang:
a. Menyusun program kerja Wilayah/Kompartemen dalam rangka pelaksanaan program umum IAI;
b. Memilih dan menetapkan Pengurus Wilayah/ Kompartemen.
c. Menilai lapooran pertanggung jawaban Pengurus Wilayah/Kompartemen; dan
d. Menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.

 

 

Pasal 27

Rapat Anggota Luar Biasa Wilayah/ Kompartemen

1. Rapat Anggota Luar Biasa adalah permusyawaratan tertinggi setingkat Rapat Anggota yang diselelenggarakan oleh Pengurus Wilayah/Pengurus Kompartemen.
2. Rapat Anggota Luar Biasa dapat diadakan:
a. Setiap waktu bila sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota Pengurus Wilayah/Pengurus Kompartemen menganggap perlu; dan
b. Dalam waktu 2 (dua) bulan setelah 1//3 (satu pertiga) jumlah anggota biasa mengajukan permintaan kepada Pengurus Wilayah/Pengurus Kompartemen.

3. Rapat Anggota Luar Biasa mempunyai kewenangan yang sama dengan Rapat Anggota.

Pasal 28

Rapat Kerja Nasional

1. Rapat Kerja Nasional disingkat RAKERNAS dihadiri oleh DPN, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Kompartemen yang diadakan sekurang-kurangnya satu kali diantara 2 (dua) kongres.
2. Diselenggarakan oleh DPN.
3. Wewenang RAKERNAS:
a. Menetapkan program kerja DPN sebagai penjabaran program umum IAI; dan
b. Mengevaluasi pelaksanaan program kerja DPN.

 

 

Pasal 29

Rapat Kerja Daerah

1. Rapat Kerja Daerah disingkat RAKERDA dihadiri oleh Pengurus Wilayah dan Pengurus Kompartemen yang diadakan sekurang-kurangnya  1 (satu) kali diantara 2 (dua) rapat Anggota.
2. Diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah dan Pengurus Kompartemen.
3. Wewenang RAKERDA:
a. Menetapkan program kerja Pengurus Wilayah dan Pengurus Kompartemen sebagai penjabaran program umum Wilayah; dan
b. Mengevaluasi pelaksanaan program kerja Pengurus Wilayan dan Pengurus Kompartemen.

 

 

BAB V

HAK SUARA DAN HAK BICARA

Pasal 30

Hak suara dan hak bicara bagi peserta kongres dan Rapat Anggota diatur sebagai berikut:

1. Hak suara adalah hak yang dimiliki oleh peserta dalam mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak;
2. Hak bicara adalah hak yang dimiliki peserta dalam mengemukakan pendapat, usul, dan atau saran dalam setiap persidangan.

BAB VI

KEUANGAN DAN KEKAYAAN ORGANISASI

 

Pasal 31

Uang Pangkal dan Iuran Anggota

1. Besarnya uang pangkal dan iuran anggota ditetapkan oleh DPN.
2. Pembagian uang pangkal dan iuran anggota ditetapkan diatur di dalam Peraturan Organisasi.
3. Tata cara pengelolaan keuangan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

 

Pasal 32

Kekayaan Organisasi

1. Kekayaan organisasi adalah semua barang-barang yang bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki organisasi yang diperoleh secara sah.
2. Tata cara pengelolaan kekayaan organisasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

 

BAB IV

ATRIBUT DAN LAMBANG

Pasal 33

1. Atribut, lambang dan simbol IAI ialah sebuah lingkaran berwarna biru dengan dasar putih, ditengahnya terdapat tulisan IAI huruf kapital berwarna merah saling bersambungan. Tulisan IAI tersebut dikelilingi sebuah garis tipis yang berwarna biru.
2. Ukuran atribut, lambang dan simbol tersebut serta tata cara penggunaannya diatur dalam ketentuan tersendiri oleh DPN.

 

BAB VII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA SERTA PEMBUBARAN IAI

 

Pasal 34

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggran Rumah Tangga

1. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggran Rumah tangga IAI hanya dapat dilakukan di dalam Kongres.
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat diubah jika disetujui 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota biasa yang hadir.
3. Rencana perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tersebut dapat diajukan oleh DPN atau Pengurus Wilayah.
4. Rencana perubahan telah disampaikan selambat-lambaynya 2 (dua) bulan sebelum kongres dimulai dan tembusannya disampaikan kepada semua badan kelangkapan organisai IAI.

 

Pasal 35

Pembubaran IAI

1. Pembubaran IAI hanya dapat dilakukan dalam kongres yang diadakan khusus untuk itu.
2. Keputusan pembubaran IAI harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota yang hadir yang mempunyai hak suara.
3. Apabila IAI dibubarkan maka seluruh harta kekayaan dan segala milik IAI diserahkan kepada badan-badan sosial atau perkumpulan-perkumpulan yang ditetapkan Kongres.

 

BAB VIII

ATURAN PERALIHAN

Pasal 36

1. Anggaran Rumah tangga Kompartemen atau Wilayah yang masih berlaku pada saat ditetapkannya Anggaran Rumah Tangga ini, dinyatakan masih berlaku.
2. Anggaran Rumah Tangga Kompartemen atau Wilayah, diubah untuk disesuaikan dengan Anggaran Rumah Tangga IAI pada saat ini diselenggarakannya Rapat Anggota pada akhir masa kepengurusan Kompartemen atau Wilayah.

 

BAB IX

PENUTUP

Pasal 37

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur dan ditetapkan dalam Peraturan atau Keputusan Organisasi yang sejalan dan selaras dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini.
2. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Leave a Comment